A.
Latar Belakang Pembebasan Irian Barat
Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting
bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah
penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan
menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan
kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena
itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali
Irian Barat dari tangan Belanda.
Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi
perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI, tetapi masalah
Irian Barat belum terselesaikan. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam
penyelesaian Irian Barat.
a.
Tanggal 4 Desember 1950
diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia
mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak
oleh Belanda.
b.
Pada bulan Desember 1951
diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini
membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.
c.
Pada bulan September
1952, Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda
mengenai Irian Barat, namun gagal.
d.
Perjuangan Diplomasi
Tingkat Internasional
1)
Dalam Konferensi Colombo
bulan April 1954, Indonesia memajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil
mendapat dukungan.
2)
Pada tahun 1954 Indonesia
mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan
karena tidak memperoleh dukungan yang kuat.
3)
Dalam KAA tahun 1955
Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat. Hingga tahun 1956,
perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami
kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda
untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.
Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai
mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah
tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer.
a.
Konfrontasi Ekonomi
Sejak
tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian
Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang
ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
1)
Nasionalisasi
de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
2)
Pemerintah
Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan
pendaratan di wilayah Indonesia.
3)
Pemerintah
Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
4)
Pemogokan
buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak
pada tanggal 2 Desember 1957.
5)
Semua
perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada
saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.
atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.
b . Konfrontasi Politik
Di samping melalui konfrontasi ekonomi,
pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara
sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun
1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada
tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat
dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda
serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama
adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih
dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.
Pada
tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian
Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian
Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan
hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.
c . Konfrontasi Militer
Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan
Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden
Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.
Berikut ini isi lengkap Trikora.
Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil
langkah-langkah berikut.
1)
Membentuk Provinsi Irian
Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru.
2)
Membentuk Komando
Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima
Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto.
Markasnya berada di Makasar. Berikut ini tugas Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat.
1)
Merencanakan,
mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer.
2)
Menciptakan daerah bebas
secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka
Panglima Mandala menyusun strategi Panglima Mandala. Berikut ini
tahapan-tahapan dalam strategi Panglima Mandala tersebut.
1)
Sampai tahun 1962, fase
infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu.
2)
Awal tahun 1963, fase
eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan,
dan menduduki semua pos pertahanan musuh.
3)
Awal tahun 1964, fase
konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh
Irian Barat.
Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketiga
MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang
oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan
patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB
Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan
diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten
Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam. Dalam rangka
konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang
dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi
Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan
Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi
Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI
tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi
dibubarkan.
C.
Pelaksanaan Pepera di Irian Barat
Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat
perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya
dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika
Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker
mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana
Bunker (Bunker’s Plan). Berikut ini isi Rencana Bunker.
1.
Belanda menyerahkan
Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.
2.
Rakyat Irian Barat harus
diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau
tetap bersatu dengan RI.
3.
Pelaksanaan penyelesaian
Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.
4.
Untuk menghindari
bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di
bawah pengawasan PBB selama satu tahun.
Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya.
Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda
agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962,
Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan
kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York.
Berikut ini isi Perjanjian New York.
1.
Penghentian permusuhan.
2.
Setelah persetujuan
disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda.
Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
3.
Pasukan Indonesia tetap
tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
4.
Angkatan Perang Belanda
dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling
lambat 11 Mei 1963.
5.
Bendera Indonesia mulai
berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.
6.
Pemerintah RI menerima
pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
7.
Pada tahun 1969 diadakan
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New
York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA
merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun
1962, di Irian Barat diselenggarakan “act of free choice” atau Penentuan
Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan
bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan Lupa Komennya, Ya ..??